Jakarta.Infosatelitnews.com – Pada tanggal 18 Februari 2025, delegasi Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Lindayani Ritongga, S.E., M.M., serta Ketua Harian, Ir. Maxmillian AP, melaksanakan audiensi resmi dengan Dewan Pers Republik Indonesia di kantor pusat lembaga tersebut, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi kelembagaan JWI untuk memperkokoh hubungan struktural dengan Dewan Pers, sebagai entitas regulator utama dalam tata kelola jurnalistik nasional.
Dalam diskursus substantif yang berlangsung selama pertemuan, Lindayani Ritongga mengajukan eksaminasi kritis terhadap determinan normatif yang menjadi prasyarat konstituensi sebuah organisasi profesi wartawan di bawah naungan Dewan Pers.
Pertanyaan tersebut mencakup verifikasi aspek legalitas, basis keanggotaan, serta implementasi kode etik yang menjadi parameter legitimasi sebuah organisasi jurnalistik.
Lindayani menegaskan bahwa akreditasi konstituensi Dewan Pers merupakan fondasi esensial bagi JWI dalam mengonsolidasikan posisi sebagai aktor sentral dalam representasi kepentingan wartawan di Indonesia.
Paralel dengan itu, Ketua Harian JWI, Ir. Maxmillian AP, mengartikulasikan rencana strategis organisasi berupa penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) JWI yang diagendakan pada Maret 2025.
Dalam kerangka tersebut, Maxmillian mengundang Dewan Pers untuk berpartisipasi aktif pada Munas sebagai representasi otoritas pers nasional. Kehadiran Dewan Pers dipandang sebagai afirmasi simbolik sekaligus penguatan institusional yang berpotensi memperkuat kemitraan antara regulator pers dan asosiasi profesi wartawan.
Respon positif disampaikan oleh Kepala Sekretariat Dewan Pers RI, Ibu Wartini, yang menyampaikan elaborasi teknis mengenai proseduralisasi registrasi konstituensi bagi organisasi wartawan.
Dalam penjelasannya, beliau menekankan urgensi pemenuhan prinsip tata kelola organisasi yang akuntabel, kepatuhan terhadap standar etik jurnalistik, serta partisipasi organisasi dalam membangun ekosistem pers yang profesional dan berintegritas.
Dialog konstruktif antara JWI dan Dewan Pers ini diharapkan menjadi prolog dari penguatan simbiosis antara kedua institusi. Sinergi kelembagaan tersebut diantisipasi mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi wartawan, memperkokoh hak atas kebebasan pers, serta mendorong peningkatan kualitas pemberitaan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Inisiatif JWI ini mencerminkan paradigma kepemimpinan organisasi yang progresif dan responsif terhadap dinamika industri media. Dengan merangkul Dewan Pers sebagai mitra strategis, JWI diharapkan dapat mempercepat proses transformasi kelembagaan dan semakin mengukuhkan kontribusinya dalam membangun iklim jurnalistik yang demokratis, independen, serta berbasis pada akuntabilitas publik.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan isu-isu jurnalistik dapat diakses melalui laman resmi.(Tim)